Rapat kerja nasional (rakernas) Yayasan Desa Wisata Nusantara (Dewisnu) bisa menjadi titik balik kebangkitan pariwisata tanah air. Khususnya, pemilik dan pelaku pariwisata di desa wisata. Desa wisata menjadi trend tujuan wisata karena dianggap ramah pandemi. Banyak harapan di kalangan pemangku desa wisata nusantara, dapat mengelola destinasinya dari dana hibah pemerintah dalam upaya pemulihan pariwisata.

Hal itu menjadi perbincangan hangat di Rakernas Dewisnu (1/12) yang digelar secara virtual. Sejumlah pemangku Dewisnu Indonesia antusias menyumbang gagasan dan pemikiran konstruktif, pengembangan desa wisata. Peluang cukup besar mendapatkan dana hibah juga terbuka lebar. "Kita ikhtiar dulu, peluang tetap ada, yang penting mau usaha," ungkap Ketua Desa Wisata NTB, Ahyak Muddin, di Mataram optimis.

Sikap optikis Ahyak, direspon positif Ketua Umum Dewisnu Foundation, Mangku Kandia. Ketua yayasan yang berdiri 12 Maret 2018 ini, melihat banyak peluang pengembangan desa wisata tanah air. Kandia merumuskan agenda-agenda itu melalui program 7P. Program ini meliputi peneltian, paket wisata, pemetaan, promosi, peningkatan SDM, pendampingi dan pemagangan.

Sebagai organisasi nirlaba, Dewisnu, siap menyalurkan dana-dana hibah dari pemerintah, swasta maupun bantuan lembaga swadaya masyarakat (NGO) asing dalam percepatan pengembangan desa wisata di tanah air. Mantan President Southeast Asia Tourist Guide association 2008-2018 ini, optimis bisa merangkul donatur untuk kepentingan pariwisata di desa.

"Rural Tourism menjadi trend ketika covid melanda dunia. DIbutuhkan destinasi terbuka hijau yang fresh. Desa wisata menjadi pilihan dan ini telah di akui UNWTO. Sebuah badan pariwisata dunia yg berpusat di Spanyol," tandas Kandia meyakinkan audien.

Kandia mengajak anggota Dewisnu menyusun Rencana Kerja tahun 2022 untuk memperlancar kerja Dewisnu. Pembina Yayasan Desa Wisata Nusantara, Amanah Asri daei kementrian Desa ( Kemendes), menyampaikan apresiasi dan dukungannya. Asri menyebut peluang-peluang yang bisa ditangkap di lingkup kementerian kabinet Jokowi Misalnya Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf) ada sedikit bantuan sarana infrastruktur dan pengembangan usaha wisata.

"Ada juga dari Kementrian Desa dan PDTT berupa bantuan pelatihan fasilitator desa, promosi produk wisata dan pendampingan digitalisasi desa wisata dari Kementrian Pertanian berupa pengembangan agro wisata komoditas dan Pengajuan desa wisata hortikurtura," papar Amanah.

Kementrian Koperasi dan UKM, lanjutnya, bantuan berupa fasilitasi kemudahan perizinan berusaha di desa wisata
dan kemudahan sertifikasi UMKM Ekraf di desa wisata. Kementrian Perindustrian berupa akses program bantuan peralatan mesin bagi usaha ekraf di desa wisata.
Serta membangun starup pariwisata. Dari Kementrian Perikanan dan Kelautan
Berupa Program bantuan budidaya perikanan
dan Program bantuan sarana prasarana nelayan di desa wisata bahari

Kementrian Tenaga Kerja berupa ajuan SKKNI pendampingan desa wisata
dan Mengajukan BLK komunitas, Dari Kementrian Dalam Negeri
berupa Pendampingan regulasi di desa wisata dan Pendampingan akses pendaftaran SKT bagi yayasan

"Jadi, cukup banyak peluang di berbagai kementerian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata tahun depan. Mari kita buat program sebaik-baiknya," pungkasnya. (*)